Jakarta, Kamis 16 April 2026 — Di balik angka-angka paket data dan masa berlaku kuota, tersimpan persoalan yang jauh lebih besar: akses terhadap kesempatan hidup. Hal inilah yang mengemuka dalam sidang Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Perkara Nomor 33/PUU-XXIV/2026.
Sidang tersebut menghadirkan operator seluler seperti Telkomsel, XL Axiata, dan Indosat Ooredoo Hutchison, bersama Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI). Namun yang menjadi pusat perhatian bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari.
Delapan hakim konstitusi—Adies Kadir, Asrul Sani, Ridwan Masyur, Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Suhartoyo—menggali lebih jauh bagaimana sistem kuota internet memengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, pekerjaan, dan informasi.
Pertanyaan yang mengemuka sederhana, namun berdampak besar: ketika kuota habis sebelum waktunya, siapa yang menanggung akibatnya?
Bagi sebagian orang, hal itu mungkin sekadar gangguan sementara. Namun bagi banyak masyarakat, terutama yang bergantung pada internet untuk belajar dan bekerja, kondisi tersebut bisa berarti kehilangan akses yang sangat penting.
Di sisi pemohon, T.B. Yaumul Hasan Hidayat melalui tim penasehat hukum dari LBH GAN yang dipimpin Dr. Yuspan Zalukhu, S.H., M.H., D.Th. selaku Ketua Tim Penasehat sekaligus Direktur LBH, bersama Dr. (C) Ivan Pattiwangi, S.H., M.H., CLA; Erwin Faisal, S.H., M.H.; dan Irfan Fadhly Lubis, S.H., menyoroti dampak tersebut secara langsung.
Dalam keterangannya, Dr. Yuspan menggambarkan bagaimana akses internet kini menjadi bagian dari kebutuhan dasar masyarakat.
“Internet hari ini bukan lagi pelengkap, tetapi bagian dari kehidupan. Ketika akses itu terputus, maka yang terganggu bukan hanya komunikasi, tetapi juga proses belajar, bekerja, dan bertahan hidup,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa dampak terbesar dirasakan oleh masyarakat kecil yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan secara berulang.
“Bagi mereka yang harus menghitung setiap pengeluaran, kehilangan kuota sebelum benar-benar digunakan adalah kerugian yang nyata. Ini bukan sekadar soal teknis, tetapi soal keadilan,” katanya.
Lebih jauh, ia menyoroti dampak jangka panjang terhadap generasi muda.
“Ketika akses belajar terhambat karena keterbatasan kuota, maka yang hilang bukan hanya satu sesi belajar, tetapi potensi masa depan. Ini yang harus dilihat secara serius,” tegasnya.
Di sisi lain, operator tetap mengemukakan bahwa kebijakan yang diterapkan berkaitan dengan efisiensi dan keberlanjutan layanan. Namun dalam persidangan, Mahkamah menempatkan persoalan ini dalam kerangka yang lebih luas—yakni perlindungan terhadap masyarakat sebagai pengguna.
Sidang ini memperlihatkan bahwa layanan digital tidak bisa lagi dilepaskan dari dimensi sosial. Setiap kebijakan yang diambil memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama mereka yang paling bergantung pada akses tersebut.
Mahkamah Konstitusi akan melanjutkan sidang pada Senin, 4 Mei 2026, dengan agenda pendalaman keterangan dari para pihak.
Putusan yang akan diambil nantinya diharapkan dapat memberikan kejelasan: apakah akses internet akan diposisikan sebagai layanan biasa, atau sebagai bagian dari hak yang perlu dilindungi.
Pada akhirnya, perkara ini bukan hanya tentang kuota yang habis, tetapi tentang kesempatan hidup yang ikut terputus ketika akses tidak tersedia.
Jurnalis: Romo Kefas
Editor: Tim Redaksi
About the Author
