KETIKA KEKUASAAN MULAI RAKUS: SIAPA YANG MENJAGA UANG RAKYAT?
Oleh: Ev. Kefas Hervin Devananda, S.H., S.Th., M.Pd.K.
Di setiap zaman, kekuasaan selalu memiliki dua wajah. Di satu sisi, ia dapat menjadi alat untuk melayani rakyat. Namun di sisi lain, kekuasaan juga dapat berubah menjadi alat untuk melayani dirinya sendiri. Sejarah bangsa-bangsa di dunia menunjukkan bahwa kehancuran sebuah negara sering kali bukan dimulai oleh kemiskinan, melainkan oleh keserakahan para elit yang kehilangan rasa takut akan Tuhan.
Temuan mengenai afiliasi politik dalam sejumlah yayasan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya tidak dilihat sekadar sebagai persoalan administratif. Ini adalah cermin yang memperlihatkan wajah politik Indonesia hari ini: politik yang semakin dipenuhi oleh perebutan akses terhadap sumber daya negara.
Masalah terbesar bangsa ini bukan kurangnya program. Indonesia justru dipenuhi berbagai program yang menghabiskan triliunan rupiah anggaran negara. Persoalannya adalah, terlalu banyak program yang kemudian berubah menjadi ladang pengaruh politik.
Ketika partai politik, kelompok kekuasaan, pejabat negara, aparat, hingga jaringan elit berlomba-lomba masuk ke dalam proyek-proyek yang dibiayai rakyat, publik berhak bertanya: apakah tujuan utama program tersebut masih untuk rakyat, atau sudah bergeser menjadi alat mempertahankan kekuasaan?
Dalam ilmu politik modern, fenomena ini dikenal sebagai state capture, yaitu ketika kebijakan publik secara perlahan dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Negara masih terlihat bekerja untuk rakyat, tetapi sesungguhnya arah kebijakan mulai ditentukan oleh kepentingan segelintir orang.
Inilah yang harus diwaspadai.
Sebab demokrasi tidak mati hanya melalui kudeta atau kekerasan. Demokrasi juga bisa mati secara perlahan ketika seluruh ruang publik dipenuhi oleh kelompok yang sama, kepentingan yang sama, dan jaringan yang sama.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika pengawasan menjadi lemah karena para pelaku, pengawas, dan pemegang kekuasaan berada dalam lingkaran yang saling terhubung.
Rakyat akhirnya kehilangan satu hal yang paling penting dalam negara demokrasi: kontrol terhadap kekuasaan.
Firman Tuhan mengingatkan:
“Celakalah mereka yang menetapkan ketetapan-ketetapan yang tidak adil dan yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman.” (Yesaya 10:1)
Ayat ini tidak hanya berbicara kepada hakim atau pemimpin zaman dahulu. Ayat ini juga berbicara kepada setiap pemegang kekuasaan hari ini. Tuhan selalu berpihak kepada keadilan dan akan meminta pertanggungjawaban dari setiap pengelola amanat publik.
Sayangnya, politik Indonesia saat ini semakin menunjukkan gejala oligarki yang menguat. Kekuasaan berputar dalam lingkaran yang sama. Program-program negara dijalankan oleh orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Pengawasan dilakukan oleh mereka yang memiliki hubungan dengan pelaksana. Kritik dianggap ancaman. Transparansi dianggap gangguan.
Padahal rakyat tidak membutuhkan pencitraan.
Rakyat membutuhkan kejujuran.
Anak-anak yang menerima makanan bergizi tidak peduli siapa partai yang berkuasa. Mereka hanya ingin makan dengan layak. Para orang tua tidak peduli siapa yang mendapat proyek. Mereka hanya ingin memastikan uang pajak yang mereka bayarkan tidak diselewengkan.
Firman Tuhan berkata:
“Siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar.” (Lukas 16:10)
Integritas tidak diuji ketika anggaran kecil. Integritas diuji ketika triliunan rupiah berada di depan mata.
Karena itu, persoalan sebenarnya bukan soal warna partai, bukan soal tokoh tertentu, dan bukan soal kelompok tertentu. Persoalannya adalah apakah bangsa ini masih memiliki keberanian untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kekuasaan.
Jika kekuasaan terus dibiarkan menguasai seluruh ruang publik tanpa pengawasan yang kuat, maka yang lahir bukan demokrasi yang sehat, melainkan kerajaan politik modern yang hanya berganti wajah setiap pemilu.
Firman Tuhan kembali mengingatkan:
“Apakah yang dituntut TUHAN daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?” (Mikha 6:8)
Indonesia membutuhkan pemimpin yang takut akan Tuhan, bukan pemimpin yang takut kehilangan jabatan.
Indonesia membutuhkan pelayan rakyat, bukan pedagang kekuasaan.
Indonesia membutuhkan transparansi, bukan transaksi.
Sebab ketika para pemimpin berhenti melayani rakyat, Tuhan tidak akan diam. Sejarah membuktikan bahwa setiap kekuasaan yang dibangun di atas keserakahan pada akhirnya akan runtuh oleh beratnya dosa yang ditanggungnya sendiri.
Dan ketika hari pertanggungjawaban itu tiba, yang akan ditanya bukan berapa lama seseorang berkuasa, melainkan seberapa setia ia mengelola amanat yang dipercayakan kepadanya.
Karena jabatan adalah sementara.
Tetapi keadilan Tuhan berlaku untuk selama-lamanya.
About the Author
