MUKI Sampaikan 7 Sikap Resmi Terkait Polemik Ceramah Jusuf Kalla, Dorong Dialog Lintas Agama
JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Majelis Umat Kristen Indonesia (DPP MUKI) menyampaikan tujuh poin sikap resmi menyusul polemik ceramah Jusuf Kalla yang beredar di ruang publik. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai upaya menjaga ketenangan dan memperkuat kerukunan antarumat beragama.
Dalam keterangannya, MUKI menilai peredaran potongan video ceramah di lingkungan Universitas Gadjah Mada telah memicu beragam tafsir di masyarakat. Karena itu, pendekatan dialog dinilai menjadi langkah paling tepat untuk mencegah kesalahpahaman yang berpotensi meluas.
“Menyikapi dinamika yang berkembang, kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan komunikasi yang konstruktif,” demikian pernyataan resmi yang diterima, Jumat (17/4/2026).
Adapun tujuh poin sikap yang disampaikan DPP MUKI adalah sebagai berikut:
Pertama, mendorong Kementerian Agama RI segera memfasilitasi dialog lintas agama antara umat Kristen dan Islam guna meredam potensi konflik.
Kedua, mengimbau pimpinan aras gereja di Indonesia untuk menyampaikan pesan yang menenangkan agar umat tetap menjaga suasana damai.
Ketiga, membuka ruang komunikasi langsung dengan Jusuf Kalla. MUKI menyatakan telah mengirimkan surat resmi untuk bersilaturahmi sebagai langkah membangun pemahaman bersama.
Keempat, mengajak umat untuk mengedepankan nilai pengampunan dan tidak terjebak pada sikap saling menghakimi dalam merespons polemik.
Kelima, menyerukan seluruh umat Kristen agar tetap tenang, tidak terprovokasi, serta menjaga kerukunan dengan seluruh elemen masyarakat.
Keenam, menegaskan bahwa dialog antarumat beragama merupakan pendekatan utama dalam menyelesaikan perbedaan, bukan konfrontasi.
Ketujuh, menegaskan komitmen pada prinsip “4K” yakni Kebenaran, Keadilan, Kesetaraan, dan Kasih, serta menjaga nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
MUKI juga mengingatkan pentingnya belajar dari konflik sosial di masa lalu seperti peristiwa Situbondo 1995 dan Poso 1998–2002 agar peristiwa serupa tidak terulang.
Organisasi ini berharap seluruh pihak, termasuk pemerintah dan tokoh agama, dapat merespons situasi ini dengan bijak sehingga stabilitas sosial dan kerukunan umat beragama tetap terjaga.
(Romo Kefas / Yusuf Mujiono)
About the Author
