Kota Bogor – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun Anggaran 2025 menjadi lebih dari sekadar evaluasi kinerja. DPRD Kota Bogor memaknainya sebagai cermin pelayanan—sejauh mana pemerintah benar-benar hadir dan melayani masyarakat dengan hati.
Dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, Selasa (7/4/2026), muncul seruan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada capaian angka, tetapi juga pada nilai keadilan, kepedulian, dan keberpihakan kepada masyarakat kecil.
Dipimpin Ketua Pansus Ahmad Aswandi, forum ini menjadi ruang untuk mengingatkan bahwa kepemimpinan adalah tentang tanggung jawab, bukan sekadar pencapaian.
Keberhasilan yang Perlu Dimaknai Lebih Dalam
Data menunjukkan tren yang baik: pertumbuhan ekonomi 5,45 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 79,75, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
Namun DPRD mengajak semua pihak untuk tidak berhenti pada rasa puas.
Keberhasilan sejati, dalam perspektif nilai rohani, adalah ketika masyarakat merasakan damai, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari.
“Angka bisa menggambarkan capaian, tetapi hati masyarakat yang merasakan manfaat adalah ukuran yang sesungguhnya,” menjadi pesan reflektif dalam pembahasan tersebut.
Anggaran sebagai Amanah Pelayanan
Realisasi anggaran yang mencapai lebih dari 95 persen dipandang sebagai amanah besar yang harus dikelola dengan bijaksana.
DPRD menyoroti bahwa penggunaan anggaran bukan sekadar soal penyerapan, tetapi bagaimana menghadirkan perubahan nyata—terutama bagi mereka yang selama ini masih bergumul dengan keterbatasan.
Persoalan seperti kemacetan, akses kesehatan, dan pemerataan pembangunan menjadi pengingat bahwa pelayanan belum sepenuhnya tuntas.
“Pemerintahan yang baik adalah yang mampu merasakan pergumulan rakyatnya dan menjawabnya dengan tindakan nyata,” ungkap salah satu anggota Pansus.
Pelayanan yang Menghadirkan Harapan
Dalam semangat nilai-nilai rohani, pembangunan bukan hanya tentang fisik, tetapi tentang menghadirkan harapan bagi masyarakat.
DPRD Kota Bogor mendorong agar setiap kebijakan ke depan semakin mengedepankan kepedulian, keadilan, dan pemerataan—agar tidak ada yang merasa tertinggal.
Evaluasi sebagai Wujud Tanggung Jawab Iman dan Moral
Pembahasan LKPJ ini menjadi langkah awal sebelum DPRD menyusun rekomendasi resmi. Evaluasi yang dilakukan diharapkan menjadi wujud tanggung jawab, tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara moral dan spiritual.
Dengan semangat pelayanan, DPRD berharap pembangunan di Kota Bogor ke depan semakin mencerminkan nilai kebaikan, keadilan, dan kasih bagi seluruh masyarakat.
Jurnalis: Atma
Editor: Romo
Publisher: Tim Redaksi
About the Author
